Dalam rangka mendukung tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta […]
Berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor IR-DJPU 01 Tahun 2026 01 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan Angkutan Udara Lebaran Tahun 2026 (1447 H).Bandar Udara Tanjung Harapan menyelenggarakan Posko Angkutan Udara
Wings Air resmi kembali melayani rute Balikpapan ✈️ Tanjung Selor PP melalui Bandara Tanjung Harapan. Momentum ini semakin istimewa dengan adanya seremonial penyambutan dari Bupati Bulungan, Kepala Kantor UPBU Tanjung
Pada Senin 16 Maret 2026, tim Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kunjungan ke Bandar Udara Tanjung Harapan. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan fasilitas bandara, kesiapan operasional, serta
Apel Pembukaan Posko Angkutan Udara Lebaran 2026. Bandara Tanjung Harapan bersama para stakeholder melaksanakan apel pembukaan posko dalam rangka kesiapan pelayanan Angkutan Udara Lebaran 2026.Kegiatan ini dihadiri oleh Polresta Bulungan,
Pemerintah menghadirkan stimulus penurunan harga tiket pesawat domestik dengan rata-rata penurunan 17%–18% untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Program ini berlaku untuk periode pemesanan 10 Februari – 14 Maret 2026 dan
Dalam rangka mendukung tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta
Dalam rangka mendukung tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta
Dalam rangka mendukung tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta